Komisi VI Pertanyakan Realisasi Anggaran dan Kendala di Kemenperin

10-06-2016 / KOMISI VI

Komisi VI DPR RI menyelenggarakan rapat kerja dengan Menteri Perindustrian RI, membahas tentang realisasi penyerapan anggaran dan pemotongan anggaran pada tahun 2016. Selain itu Ketua Komisi VI Teguh Juwarno yang memimpin sidang juga mempertanyakan kendala yang dihadapi setelah adanya penghematan anggaran. 

 

"Mohon diberikan penjelasan mengenai realisasi penyerapan anggaran Kementerian Perindustrian sampai dengan Mei 2016," ujar Teguh, di ruang sidang Komisi VI, Gedung DPR, Jakarta, Kamis sore (9/6/2016). 

 

Menteri Perindustrian Saleh Husin menjelaskan, realisasi anggaran di Kemenperin sampai dengan 31 Mei 2016 sebesar Rp 586,489 miliar atau 17,87 persen dari pagu anggaran sebesar Rp 3,282 triliun. Menurutnya realisasi ini meningkat 7 persen apabila dibandingkan dengan capaian pada 2015. 

 

"Sedangkan apabila dibandingkan dengan target sampai dengan 31 Mei 2016 sebesar 27,59 persen maka realisasi anggaran Kementerian Perindustrian masih di bawah target yang ditetapkan," ungkap Saleh menjawab pertanyaan Ketua Komisi VI. 

 

Dewan dari dapil Jawa Tengah IX ini melanjutkan dengan pertanyaan yang berkaitan dengan kebijakan presiden, Inpres No 4 tahun 2016 tentang langkah-langkah penghematan belanja kementerian. "Berapa besarannya dan dari kegiatan apa saja yang akan diambil untuk penghematan," tanya Teguh. 

 

Menanggapi pertanyaan itu, Saleh menjawab, besar penghematan belanja Kemenperin sebesar Rp. 369.500.697.500,- Dia mengungkapkan penghematan diambil dari perjalanan dinas dan paket meeting, honorarium kegiatan, pembangunan gedung, serta anggaran dari kegiatan yang belum terikat kontrak. 

 

Berkaitan dengan kendala yang ditanyakan Ketua Komisi VI, Saleh memaparkan, kementeriannya harus melakukan proses revisi DIPA. Sehingga solusi mengatasi hal tersebut dengan mempercepat proses revisi penyesuaian kegiatan pada masing-masing unit kerja eselon I. 

 

"Dan penyesuaian target yang segera disampaikan ke Bappenas dan Kementerian Keuangan," kata Saleh. (eko/foto:jaka/od)

BERITA TERKAIT
Rivqy Abdul Halim: BUMN Rugi, Komisaris Tak Layak Dapat Tantiem
19-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim menegaskan dukungan atas langkah Presiden Prabowo Subianto menghapus tantiem...
KAI Didorong Inovasi Layanan Pasca Rombak Komisaris dan Direksi
15-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan menyambut baik pergantian Komisaris dan Direksi PT Kereta Api Indonesia...
Puluhan Ribu Ton Gula Menumpuk di Gudang, Pemerintah Harus Turun Tangan
11-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan menyoroti kondisi sejumlah gudang pabrik gula di wilayah Situbondo dan...
Koperasi Merah Putih adalah Ekonomi yang Diamanahkan Oleh Founding Fathers Kita
06-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta– Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang...